Jaringan Data dan Informasi Hukum

SELAMAT DATANG DI JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM
DAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

Jason Kalopas Lalomo, SH., LLM
Kepala Bagian

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Selain itu, JDIH Bagian Hukum dan Organisasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik.

JDIH Bagian Hukum dan Organisasi meuat dokumen hukum diantaranya produk hukum yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Instruksi Bupati, Surat-menyurat yang ditandatangani oleh Bupati dan Sekretaris Daerah, naskah akademis, dan produk hukum daerah lainnya. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dikelola langsung oleh staf Bagian Hukum dan Organisasi, dan tata cara pendataannya dimulai dari pengumpulan data, pengolahan dan penyimpanan melalui "jdih.halbarkab.go.id." Jika anda user informasi hukum Halmahera Barat, datang dan kunjungi kami dalam website kami.

Selamat Bekerja !!!

REKAPITULASI PRODUK HUKUM DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT

Berita Terkini:

2020-08-29 07:40:41

Mendagri Setujui, Halbar Punya 1 Kecamatan Baru

PENCARIAN DOKUMEN

Cari Judul :

Kategori :

Semua 10 - Rancangan Peraturan Daerah 11 - Peraturan Daerah 12 - Peraturan Bupati 13 - Peraturan Bersama 14 - Keputusan Bupati 15 - Instruksi Bupati 16 - Program Legislasi Daerah 17 - MoU 18 - Naskah Akademik 19 - Pengumuman 20 - Berita Acara 51 - UUD 1945 52 - Undang-undang 53 - Peraturan Pemerintah Penganti UU 54 - Peraturan Pemerintah 55 - Keputusan Presiden 56 - Instruksi Presiden 57 - Peraturan Menteri 58 - Keputusan Menteri 59 - Instruksi Menteri

Tahun :