Berita Terbaru dari Jaringan Data dan Informasi Hukum
Kabupaten Halmahera Barat
APBD-P Disahkan Rp 1,1 Triliun
2019-09-09 16:58:26
PARIPURNA : Juru bicara banggar Djufri Muhammad saat menyerahkan hasil pembahasan APBD-P kepada Ketua DPRD Halbar Julice D Baura, Senin (9/9) kemarin.
JAILOLO – DPRD Halmahera Barat mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 Rp 1.106.456.848.937 dalam rapat paripurna, Senin (9/9). Pendapatan ini naik 9,26 persen dibanding pendapatan sebelum perubahan Rp 1.012.637.382.452. Lain-lain pendapatan yang sah Rp 47.560.332.320 sebelum perubahan Rp 80.168.116.014 atau naik 68,56 persen.
Dari jumlah pendapatan tersebut terdiri dari belanja tidak langsung Rp 548.501.821.960 dibanding sebelum perubahan Rp 550.854.626.640 atau naik 0,43 persen, Belanja Langsung Rp 578.082.486.866 dibanding sebelum perubahan Rp 478 miliar lebih, atau naik 20,58 persen. Sementara defisit anggaran ditetapkan Rp 20.127. 459.889 sebelum perubahan Rp 17.627.459.889.
Sementara juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Djufri Muhammad saat membacakan hasil pembahasan anggaran mengatakan sebagai dasar dalam pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2019, dan memperhatikan fenomena yang berkembang baik dalam prespektif ekonomi, sosial, pemerintahan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Selain itu, faktor pengeluaran pemerintah menjadi perhatian karena pengeluaran pemerintah memberikan multi player efect bagi perekonomian daerah.
Tak hanya itu, pada pembahasan dan kesepakatan penetapan KUA-PPAS APBD-P 2019 dan pembahasan RAPBD-P berlangsung alot dan marathon karena banyaknya dinamika yang berlangsung saat diskusi oleh TAPD dan Banggar DPRD.
Poin penting yang dibahas alot adalah terkait PAD yang diestimasi agak tinggi oleh TAPD seperti di Dinas Pertanian, DKP, dan Disnakertrans. Selain itu yang disoroti Banggar adalah kegiatan lanjutan pada Dinas PUPR, pos belanja hibah dan bansos. Pada belanja hibah terjadi penambahan diantaranya pada pos pengalihan hibah ke STPK Banau sebesar 1,5 miliar, begitu juga dalam rangka mendukung tahapan pelaksanaan pilkada 2020, maka disepakati hibah kepada KPU dan Bawaslu Rp 3,5 miliar. Serta anggaran pelaksanaan pilkades yang ditampung di DPM-PD Rp 300 juta.
Sementara Bupati Danny Missy mengatakan dari berbagai usulan, masukan, dan aspirasi yang belum bisa diakomodir, diharapkan kedepan akan diprioritaskan dalam program dan kegiatan pembangunan guna terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai segi kehidupan.”Semoga sinergitas antara DPRD dan pemkab selalu berjalan baik untuk membangun daerah ini kedepan yang lebih baik,”harapnya.(din/met)