PEMKAB DAN KEJARI HALMAHERA BARAT JALIN KESEPAKATAN STRATEGIS GUNA OPTIMALISASI PENYELAMATAN ASET DAERAH

Deskripsi Kegiatan

D alam upaya mengoptimalkan perlindungan dan penyelamatan aset daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Penandatanganan pakta strategis ini diselenggarakan di Kantor Bupati Halmahera Barat, sebagai landasan sinergitas hukum antarlembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa. Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Djino Dian Talakua, menguraikan bahwa kolaborasi kelembagaan ini secara spesifik dieksekusi melalui bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kejaksaan Negeri, dalam kapasitas representatif selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), berkomitmen memberikan instrumen Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Pelayanan Hukum kepada pemerintah daerah guna meminimalisasi potensi sengketa tata usaha sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus krusial dari kesepakatan komprehensif ini adalah mitigasi risiko hukum terkait penyelesaian tunggakan yang melibatkan pihak ketiga, serta akselerasi penyelamatan aset-aset milik Pemkab Halmahera Barat yang ditengarai masih dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain. Melalui asistensi dan pendampingan hukum yang terukur, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mereviu permasalahan aset tersebut berlandaskan pada prinsip kepastian hukum. Kesepakatan ini merepresentasikan langkah preventif sekaligus korektif dalam administrasi pemerintahan. Sinergitas berkesinambungan ini diyakini tidak sekadar memperkuat koordinasi lintas sektoral, melainkan menjadi pilar utama dalam melindungi kekayaan daerah, memastikan kepatuhan hukum (legal compliance), dan menjamin bahwa seluruh pemanfaatan aset berorientasi penuh pada eskalasi kesejahteraan masyarakat Halmahera Barat. JDIH Kabupaten Halmahera Barat Hadirkan Kepastian Hukum, Lindungi Aset Daerah, Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.