Quo Vadis Peraturan Desa: Kedudukan dan Legitimasinya di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undanga

Artikel ini mengkaji kedudukan dan legitimasi Peraturan Desa dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penulis menjelaskan bahwa meskipun Peraturan Desa tidak lagi dicantumkan secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaannya tetap memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Artikel ini menawarkan formulasi penguatan kedudukan Peraturan Desa melalui penegasan materi muatan, mekanisme pembentukan, pengujian, pembinaan, dan pengawasan sehingga memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Desa perlu ditegaskan kembali sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan nasional guna mendukung pelaksanaan otonomi desa secara efektif.